Detikbrita.id|Jakarta— Kepemimpinan Ketua Umum Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) , Andi Abdul Rahman Onge, yang akrab disapa Andi Aro, terus menunjukkan komitmennya dalam membesarkan organisasi. Sejak tahun 2017 hingga memasuki periode kedua kepemimpinannya, berbagai program strategis terus digagas untuk memperkuat kapasitas anggota serta memperluas peran LPKPK dalam mengawal kepentingan masyarakat. Rabu 14/10/2026.
Bukan sekadar membangun nama besar organisasi, Andi Aro terus mendorong agar LPKPK hadir sebagai lembaga yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok marginal yang membutuhkan pendampingan, perlindungan hukum, dan akses terhadap keadilan.
SIAP CETAK 1.000 PARALEGAL, GORONTALO JADI TITIK AWAL GERAKAN NASIONAL
Salah satu agenda besar yang tengah dipersiapkan adalah pelaksanaan pelatihan paralegal bagi 1.000 peserta yang telah mendaftar dari berbagai wilayah Indonesia.
Provinsi Gorontalo, yang dikenal dengan julukan Serambi Madinah, direncanakan menjadi lokasi pembukaan kegiatan berskala nasional tersebut.
Pemilihan Gorontalo sekaligus memiliki makna tersendiri karena merupakan tanah kelahiran Ketua Umum Andi Abdul Rahman Onge.
Program ini tidak berhenti pada pelatihan teori semata. Para peserta yang telah mengikuti pendidikan akan diarahkan untuk menjalani proses magang selama satu bulan pada Posko Pengaduan Masyarakat sebagai bagian dari tahapan praktik dan evaluasi kelulusan paralegal.
Melalui program tersebut, diharapkan lahir kader-kader paralegal yang memiliki kemampuan mendampingi masyarakat sesuai kewenangannya, memahami persoalan hukum di tengah masyarakat, serta mampu menjadi jembatan bagi warga yang membutuhkan akses bantuan hukum.
PERKUAT JURNALISTIK INTERNAL, LPKPK SIAPKAN KADER PEWARTA YANG BERANI DAN PROFESIONAL
Selain pendidikan paralegal, Andi Aro juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program training jurnalistik bagi wartawan internal LPKPK.
Program tersebut diarahkan untuk membentuk kader pewarta yang memiliki kemampuan investigasi, memahami etika jurnalistik, serta mampu menyampaikan informasi secara objektif, berimbang, dan bertanggung jawab.
Bagi LPKPK, pengawalan kebijakan pemerintah tidak cukup hanya dilakukan melalui kritik, tetapi harus diperkuat dengan data, fakta, dokumentasi, serta keberanian menyampaikan aspirasi masyarakat.
ADVOKASI MASYARAKAT MARGINAL JADI MISI PENGURUS SE-INDONESIA
Di bawah kepemimpinan Andi Aro, jajaran pengurus LPKPK di berbagai daerah juga terus didorong menjalankan fungsi advokasi terhadap masyarakat marginal.
Kehadiran LPKPK diharapkan mampu membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam menyampaikan pengaduan, memperjuangkan hak, maupun memperoleh pendampingan sesuai ketentuan hukum.
Semangat yang dibangun adalah menjadikan organisasi bukan sekadar tempat berhimpunnya para pengurus, melainkan wadah perjuangan sosial yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
NOVEMBER 2026, ANDI ARO DIAGENDAKAN HADIRI RAKERDA JAWA TENGAH DAN JADI PEMATERI SEMINAR NASIONAL ANTIKORUPSI
Agenda organisasi juga terus bergerak. Pada November 2026 mendatang, Ketua Umum Andi Abdul Rahman Onge dijadwalkan menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) LPKPK Jawa Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Aro juga diagendakan menjadi salah satu pemateri pada Seminar Nasional Antikorupsi.
Momentum ini diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi, serta menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
DUA PERIODE BUKAN SEKADAR JABATAN, TETAPI TANGGUNG JAWAB PERJUANGAN!
Perjalanan kepemimpinan Andi Aro sejak 2017 menjadi bagian penting dari upaya pengembangan LPKPK. Berbagai program yang telah dijalankan maupun sedang dipersiapkan menunjukkan arah organisasi (Red)
